Senin siang itu, 23 Juni. Kabinet baru Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung diumumkan, memecah kesunyian di seluruh negeri. Di dalam gerbong kereta yang melaju kencang antara Gimcheon dan Busan, Kim Young-hoon, seorang masinis berusia 57 tahun, duduk di balik kendali, tidak menyadari bahwa sejarah baru telah dibuat untuknya. Ponselnya dimatikan, pikirannya terpusat pada rel di hadapannya.
Satu jam penuh berita itu beredar, nama Kim Young-hoon disebut di mana-mana, namun ia tetap terisolasi dalam tugasnya. Hanya setelah ia menyelesaikan sifnya dan melangkah turun dari kereta di Gimcheon, Provinsi Gyeongsang Utara, barulah berita itu sampai kepadanya. Dari kolega-koleganya yang terkejut dan bangga, Kim Young-hoon akhirnya tahu: ia telah dipilih untuk menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Korea Selatan berikutnya.
Siapa Kim?
Di balik deru mesin dan janji-janji politik, nama Tuan Kim kini mengemuka. Seorang arsitek pergerakan buruh, ia mengenyam pengalaman satu dekade, termasuk menakhodai Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) dari tahun 2010 hingga 2012. Kala itu, Korea Selatan berada di bawah kepemimpinan seorang pengusaha konservatif yang menjadi presiden, Lee Myung-bak.
KCTU, sebuah organisasi raksasa yang mewakili sekitar 1,2 juta pekerja, adalah singa yang pantang takut. Dikenal dengan sikapnya yang militan, ia tak jarang berhadap-hadapan dengan pemerintah konservatif, memimpin pemogokan nasional dan aksi duduk yang tak jarang diwarnai kekerasan demi memperjuangkan hak-hak buruh.
Kini, Kim, sosok yang harus melewati sidang konfirmasi, menorehkan sejarah baru: ia adalah anggota KCTU pertama yang dinominasikan sebagai menteri tenaga kerja. Sejak Kementerian Ketenagakerjaan berdiri pada 2010, jabatan itu selalu diisi oleh birokrat, akademisi, atau legislator. Penunjukan ini bukan sekadar pergeseran jabatan, melainkan sebuah pertanda dari pergeseran zaman.
Harapan yang Melambung
Kantor kepresidenan Korsel menjelaskan bahwa Kim dicalonkan sebagai sosok yang mewakili kaum buruh. “Kami mengharapkan dia memainkan peran kunci dalam memperkuat hak-hak kaum buruh dengan menangani berbagai isu seperti kecelakaan industri, ‘UU Amplop Kuning’, dan sistem kerja 4,5 hari seminggu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Korsel, Kang Hoon Sik.
Branding, Marketing, dan Konten untuk Politisi
Panduan pembuatan konten dan program kampanye mulai dari penyusunan ide hingga aksi konkret untuk APK, media sosial, hingga kampanye massa.
